Rudi  |  Kordinator WJCW (West Java corruption Watch)

Issue NAPZA bagian dari persolalan Human Right, kita dan masyarakat tidak pernah tahu terutama temen - teman yang bergerak di program Human Right berapa belanja negara yang di berikan untuk membeli ARV,Kondom dan barang - barang yang memang terkait dengan kebutuhan program pencegahan HIV/AIDS dan itu juga harus di buka secara transparan dan akutable sehingga temen - temen yang diberi manfaat mereka harus tahu bahwa ada uang Negara yang nota bene uang mereka juga yang dibelanjakan untuk kepentingan mereka yang diberikan pemerintah untuk mereka dalam kontek rehabilitasi dijamin oleh Negara. Di wilayah ini banyak hal yang abu – abu artinya ada  potensi korupsi yang besar meskipun ada tender tapi harus di pantau. Berapa ratus milyar Negara yang di belanjakan untuk keperluan mereka juga, ada kepentingan - kepentingan pembuat kebijakan memanfaatkan peluang ini oleh karena itu saya pikir harus ada desakan akuntabilitas terhadap belanja Negara khususnya buat temen - temen yang melakukan rehabilitasi. Dalam kontek itu perlu pendidikan anti korupsi terhadap mereka di wilayah komunitas di pemberi manfaat program rehab, ini yang tidak  bisa di hindarkan karena itu masalah bersama selayaknya temen - temen harus melakukan monitoring.

Negara seharusnya membuka sebuah akses layanan rehabilitas terhadap korban napza, Tidak langung datangkap
Read More ..

Denpasar – Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (MenkumHAM) Patrialis Akbar menegaskan bahwa pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) atau pecandu adalah korban dan merupakan bagian dari anak bangsa Indonesia yang harus diperhatikan.

“Yang pecandu sudah jadi korban, dia anak bangsa ini, Jadi mesti dicarikan jalan keluar,” ungkap MenkumHAM usai pembukaan rapat pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang berlangsung di salah satu hotel berbintang di Sanur, Bali, Jum’at (29/1).

Menurut MenkumHAM, jalan keluar yang dimaksud terkait nasib para mantan pecandu yang tidak banyak dipedulikan orang pasca menjalani proses rehabilitasi.

Kondisi ini pula yang membuat dirinya ingin mencari jalan pemecahan, misalnya dengan memberikan pendidikan keterampilan dan menyiapkan lapangan pekerjaan. Dengan demikian para mantan pecandu tersebut dapat mendapatkan mata pencaharian

Sementara menanggapi makin maraknya peredaran NAPZA, menurut MenkumHAM sudah selayaknya jika pengedar tetap diberi hukuman.

“Pengedar, apalagi pengedar kelas kakap mesti dihukum mati,” tegas Patrialis Akbar.(Gen)

Sumber :Radar Bali Read More ..